KPU Dan BPS Kolaborasi Hadirkan Data Lebih Akurat Berkualitas resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya meningkatkan akurasi dan kualitas data nasional. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga dalam menyediakan data yang lebih kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat serta pemerintahan.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi antara KPU dan BPS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data yang dimiliki oleh KPU dapat dimanfaatkan oleh BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik yang lebih komprehensif.

“Kami sangat menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemilu dan meningkatkan pemanfaatan data secara optimal. Melalui kesepahaman ini, data yang tersedia dapat digunakan untuk kepentingan pemilu dan kebutuhan statistik nasional yang dikelola oleh BPS,” ujar Afifuddin dalam pernyataan di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

KPU Dan BPS Kolaborasi Statistik Nasional

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa kerja sama ini akan memperkaya sumber data yang dimiliki oleh BPS, terutama dalam penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu sumber utama yang dimanfaatkan dalam proses ini adalah data pemilih yang telah dimutakhirkan oleh KPU.

“Data pemilih yang dikelola KPU memiliki nilai yang sangat strategis bagi BPS, terutama dalam pengembangan sistem data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Saat ini, kami sedang dalam tahap pemutakhiran DTSEN, dan kerja sama ini akan mempercepat proses tersebut dengan lebih akurat,” kata Amalia.

Penyelesaian integrasi DTSEN telah dijadwalkan pada awal Februari 2025, yang sejalan dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengembangan dan Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional.

“Inpres ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pembaruan data dilakukan dengan optimal. Kolaborasi antara BPS dan KPU akan menjadi langkah penting dalam memenuhi amanat tersebut,” tambahnya.

Pentingnya Keamanan dan Perlindungan Data Pemilih

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, BPS menegaskan bahwa perlindungan dan keamanan data pemilih yang diperoleh dari KPU akan menjadi prioritas utama. BPS berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan memastikan bahwa data digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Kami memahami pentingnya menjaga integritas data pemilih yang disediakan oleh KPU. Oleh karena itu, seluruh prosedur yang diterapkan akan mengikuti standar perlindungan data yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan,” jelas Amalia.

Dampak Positif Kerja Sama bagi Tata Kelola Pemilu dan Statistik Nasional

Nota kesepahaman ini menandai langkah maju dalam penyelenggaraan pemilu dan pengelolaan statistik nasional. Dengan adanya sinergi antara KPU dan BPS, diharapkan berbagai manfaat strategis dapat diperoleh, antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Data Pemilih – Data yang telah dimutakhirkan oleh KPU dapat membantu dalam perencanaan statistik yang lebih akurat serta meningkatkan transparansi dalam sistem pemilu.
2. Menyediakan Data yang Lebih Akurat untuk Kebijakan Publik – Informasi yang lebih komprehensif dapat digunakan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data demografi dan sosial ekonomi yang terkini.
3. Mempercepat Integrasi DTSEN – Dengan adanya akses ke data pemilih KPU, proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dapat berlangsung lebih efisien dan akurat.
4. Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional – Dengan tersedianya data yang lebih berkualitas, pemerintah dapat melakukan perencanaan yang lebih baik dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Momentum Penting untuk Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga

Penandatanganan nota kesepahaman ini mencerminkan komitmen kuat antara KPU dan BPS dalam membangun ekosistem data yang lebih solid dan terpercaya. Dengan sinergi yang erat, kedua lembaga diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan serta statistik nasional yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

“Momentum kerja sama ini sangat berharga bagi kedua institusi. Dengan kolaborasi yang lebih erat, kita dapat membangun sistem data yang lebih baik dan menghasilkan keluaran yang lebih bermanfaat bagi kepentingan publik,” pungkas Amalia.

Dengan adanya kerja sama ini, KPU dan BPS optimistis bahwa data yang lebih akurat dan terpercaya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemilu yang lebih transparan hingga pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pembangunan nasional.

Baca Juga : Warga Terdampak Banjir Dibekasi Presiden Cek Dan Berinteraksi