Stabilitas Keamanan Sikap Antikorupsi Dan Modal Majukan Bangsa Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi merupakan modal utama dalam mendorong kemajuan bangsa.

“Untuk itu, aparat penegak hukum harus terus menjalankan tugasnya dengan optimal dalam menangani berbagai hal yang berpotensi meresahkan masyarakat. Langkah ini penting karena memiliki dampak signifikan terhadap iklim investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Kapolri Sigit dalam sesi pembekalan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2), sebagaimana dikutip pada Rabu.

Kapolri menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh stabilitas keamanan di setiap wilayah. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan dan energi, memperkuat investasi dan industrialisasi, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Stabilitas Keamanan Sikap Antikorupsi

Selain itu, Polri juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan berbagai konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya ini mencakup pemberantasan tindak kriminal hingga penindakan terhadap praktik judi daring yang semakin marak terjadi.

Kolaborasi Antarlembaga dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional

Kapolri menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pihak terkait sangat diperlukan guna mengatasi berbagai tantangan yang ada.

“Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bekerja dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada, termasuk pemerintah pusat, TNI-Polri, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan tujuan nasional kita,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan sikap antikorupsi oleh kepala daerah. Ia menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sektor perdagangan, serta ketahanan pangan.

“Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar senantiasa menjaga integritas dan nama baik bangsa serta negara dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Ketua KPK juga menegaskan bahwa jabatan yang diemban oleh para kepala daerah bersifat sementara. Oleh sebab itu, ia berharap agar kepala daerah dapat menjalankan amanah dengan baik serta mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

“Saya berharap setiap pemimpin daerah dapat terus meningkatkan kinerja mereka. Mereka yang sudah patuh diharapkan tetap konsisten, yang menghormati aturan diharapkan semakin teguh dalam menjalankan tugas, serta yang sudah menunjukkan kepemimpinan yang baik dapat semakin berkembang,” tambahnya.

Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah

Ketua KPK mengingatkan bahwa kekuasaan sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk tidak terjebak dalam praktik politik balas budi yang berpotensi membuka pintu bagi pelanggaran hukum.

“Kekuasaan memiliki batasan dan ada masa berakhirnya. Jika seseorang menyalahgunakan wewenangnya, maka pada saatnya nanti hukum akan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan tersebut,” tegasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa kepala daerah harus memiliki kesadaran penuh terhadap dampak negatif korupsi, baik bagi individu maupun bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dari komitmen pribadi untuk tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

Dalam konteks ini, penguatan mekanisme pengawasan di tingkat daerah juga menjadi elemen penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tidak terhambat oleh tindakan penyalahgunaan wewenang.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, diharapkan Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang berdaulat dengan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.